Lampung Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur mensikapi realisasi bantuan sosial (Bansos) kabupaten setempat.
Pasalnya, Pemda diduga hanya merealisasikan anggaran tersebut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja.
Azzohiry Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, menilai, ada indikasi kongkalikong dari penyelenggara atas realisasasi anggaran Bansos tersebut, karena berdasarkan pantauan para anggota Dewan, hanya proposal dari PKB yang telah direalisasikan tahun anggaran 2018 lalu, dan pengajuan dari fraksi partai lain, hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berjalan.
“Saya melihat ini ada sikap dan kinerja dari seorang pejabat penjilat terhadap atasannya, karena PKB yang kuasa, tapi semestinya sebagai penyelenggara pemerintah kan tidak seperrti itu, karenanya kami dari Fraksi Golkar meminta kepada kepala daerah dapat meninjau jembali para pejabat dikabupaten ini,” kata Azzohiry, Senin (17/06/19).
Menurutnya, dari adanya persoalan tersebut, para anggota dewan kabupaten itu hanya dijanjikan Sekretaris Daerah dengan Badan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, menjanjikan segera merealisasikan anggaran tersebut melalui pengajuan dari masing-masing fraksi, kenyataanya, hingga saat ini tidak ada perkembangannya.
Penegasan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Taufik Gani, yang juga mengaku kecewa terhadap Sekretaris Daerah Syahrudin Putra yang diduga hanya mementingkan fraksi PKB, dengan mengkesampingkan fraksi partai lainnya.
Diketahui kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2018 menganggarkan Bansos untuk rumah ibadah sekitar Rp 10 miliar, realisasi anggaran tersebut melalui persetujuan Dewan atau biasa dikenal dengan dana aspirasi, kenyataanya, realisasi hanya pada aspirasi Fraksi PKB.
Sementara Sekda Lampung Timur Syahrudin Putra belum berhasil dikonfirmasi. (FR)