Lampung Barat – Kabupaten Lampung Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya.
Pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, dimana sejak tahun 2010 secara berturut-turut mendapatkan opini WTP.
Penyerahan LHP atas LKPD diserahkan langsung oleh Sunarto, S.E., Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Lampung kepada Bupati Lambar Parosil Mabsus dan Ketua DPRD Edi Novial diserahkan di Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di jalan Pangeran Emir M. Noor Nomor 11 B, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Kamis (23/5).
Parosil Mabsus usai acara penyerahan LHP atas LKPD mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas pencapaian ini, dan sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan masyarakat atas capaian kinerja yang telah didapatkan dan berharap untuk lebih ditingkatkan sehingga Kabupaten Lampung Barat akan selalu memperoleh opini WTP, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah akan lebih meningkat yang akan menjadi modal besar dalam pembangunan Kabupaten Lampung Barat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ia mengajak seluruh OPD Pemerintah Kabupaten untuk terus memacu kinerja.
“Peraihan opini WTP ini hendaknya menjadi pemacu kinerja,” katanya.
Terkait hal tersebut, ia juga mengatakan, WTP merupakan wujud dari komitmen, tekad dan semangat serta kerjasama dan kerja keras dari seluruh jajaran DPRD, Organisasi Perangkat Daerah dan bimbingan, petunjuk dan arahan segenap jajaran BPK RI Perwakilan Jateng dari waktu ke waktu.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat Daman Nasir yang turut hadir dalam penyerahan tersebut menjelaskan, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada beberapa kriteria antaralain adanya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Ia menambahkan, kunci sukses dalam memperoleh WTP adalah komitmen, yaitu komitmen dari para Pimpinan di Kabupaten Lampung Barat mulai Bupati/Wabup, Pimpinan dan anggota DPRD, para kepala OPD dan jajaran dibawahnya serta dukungan dari masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.
Setelah penyerahan LHP ini Pemerintah Kabupaten segera menindaklanjuti rekomendasi terkait laporan pemeriksaan yang dianggap masih kurang maksimal.
“Perolehan WTP tidak semata mata Laporan Keuangan menjadi sempurna, akan tetapi hal-hal yang masih kurang hendaknya dapat segera ditata dengan baik,” pungkasnya. (Sikotri)