 |
| Foto ist |
Lampung Timur- Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus tuai sorotan.
Setelah serangkaian protes ihwal dugaan kecurangan dalam proses lelang, kini proyek pembuatan patung gajah di tugu perbatasan antara Kota Metro dengan Kabupaten Lampung Timur disorot.
Proses pembuatan patung gajah itupun viral di media sosial karena terlihat kurus seperti tikus. Pasca-viral kini patung gajah langsung diperbaiki.
Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengaku, telah mengetahui dan mendengar adanya persoalan pembangunan rehabilitasi tugu perbatasan berupa patung gajah yang menjadi polemik oleh masyarakat.
“Ya saya juga sudah mendengar masalah itu, sebagai DPRD yang punya tugas pengawasan kita sampaikan supaya segera diperbaiki berkaitan dengan patung gajah tersebut,” ujar Johan, Rabu (02/01/2019).
Ali Johan mengatakan akan menyerahkan persoalan ini ke Komisi DPRD yang menjadi Satker Dinas PUPR.
“Nanti saya serahkan kepada Komisi terkait yaitu Komisi III bidang pembangunan,” pungkas dia.
Sugi (33) warga Pekalongan Lampung Timur mengaku, pasca-viral di media sosial dan menjadi bahan ‘olok-olokan’ pembuatan patung gajah di perbatasan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur itu langsung diperbaiki.
“Udah diganti gemuk sekarang. Minggu kemaren,” ujar Sugi.
Ia menjelaskan, alasannya karena banyak warga yang protes, dan prihatin melihat patung gajah tersebut.
“Saya sangat kecewa dengan pembuatan patung gajah itu. Ada yang protes kaya gajah kurang giji,” yang imbuhnya.
Anggota DPRD Lampung Timur Adi Safri Marta menyayangkan PUPR Kabupaten Lampung Timur yang dianggap sembrono dalam melakukan pengawasan rehabilitasi tugu perbatasan antara Kota Metro dengan Lampung Timur.
Pasalnya dengan anggaran mencapai ratusan juta proyek tersebut dianggap tidak ada nilai indah dan estetikanya.
“Ini proyek asal-asalan, bisa coba lihat letaknya aja saling menutupi dengan bangunan perbatasan kota Metro,” ujarnya Selasa (01/01/2019).
Menurut anggota Komisi I yang juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Timur itu seharusnya kalau rehabilitasi bangunan sekedar saja tidak akan sebesar itu anggaran yang digunakan.
“Kalau hanya sekedar aja mestinya nggak sebesar itu anggaran yang digunakan sampai 600 juta,” kata dia.
Masih kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, persoalan proyek di Lampung Timur bukan hanya tentang patung gajah, terkait proyek ruas jalan misalnya anggaran 1 kilometer ruas jalan di beberapa tempat hanya di bangun jadi 400 dan 500 meter saja. “Itu tidak sesuai pembahasan di Badan Anggaran,” ungkapnya.
“Bisa dicek di beberapa lokasi, rata – rata seperti itu,” pungkasnya.
Spanduk Kritik PUPR Dicopot
LSM Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3) Kabupaten Lampung Timur melaporkan ke Polres Lampung Timur ihwal spaduk milik lembaganya yang terpasang di delapan titik di Lamtim dicopot orang tak dikenal.
Ketua GP3 Lampung Timur Rudi Ibramsyah mengatakan kronologi hilangnya spaduk yang terpasang di delapan titik tempat pemasangan yaitu di depan Pemkab Lamtim dan lampu merah di Desa Mataram Marga, Taman Demokrasi, di Depan Kejaksaan Negeri Sukadana Lamtim.
“Sudah saya laporkan ke Polres Lamtim ,” kata Rudi.
“Spanduk itu hilangnya serentak. Memang ada unsur sengaja melakukan ini. Semua kejadian ini sudah ditangani oleh pihak Reskrim Polres Lamtim,” ucapnya.
Spanduk yang hilang itu menyebutkan kinerja Dinas PUPR semua pekerjaan infrastruktur diduga dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan bestek.
Diduga semua pekerjaan fisik infrastruktur dikerjakan oleh pihak rekanan yang ada di Lamtim ini erat sekali hubungannya fee proyek antara 20- 25 persen.
“Itu fee- nya berlaku di semua kontraktor. Sehingga berimbas pada semua bangunan berjalannya pun selain tidak sesuai dengan bestek nampak semua hasil pekerjaan terkesan asal jadi dipastikan pihak kontraktor tidak mau mengalami rugi,” jelas Rudi. (Red)