Tolak Penutupan PG BUMN, Ratusan Massa SPBUN PTPN IX Gelar Aksi

Foto ist

Solo- Sekitar 350-an anggota Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN IX menyampaikan aspirasi dalam aksi damai penolakan penutupan Pabrik Gula (PG) PTPN, di PTPN IX Solo, Kamis (6/12/2018).  Aksi ini sejalan dengan aksi yang dilakukan SPBUN  X dan PTPN XI di Jawa Timur pada tanggal 23 November lalu.

Dalam rilis yang ditandatangani oleh Ketua Umum SPBUN PTPN IX, Sentot Suparna, tertulis bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas  dari aksi yang dilakukan SPBUN PTPN X dan PTPN XI.  Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PG-PG PTPN di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur terdampak kebijakan Pemerintah melalui Holding PTPN dengan melakukan program regrouping PG BUMN yang di antaranya memberlakukan BKO (beku operasional) Pabrik Gula PTPN yang berkapasitas di bawah yang berkapasitas di bawah 4.000 TCD (Ton Cane per Day).
Sebelumnya pernah diberitakan bahwa dalam pertemuan dengan Tim Pengawalan Regrouping Pabrik Gula – FSPBUN dengan pihak Holding PTPN, telah disampaikan oleh pihak Holding PTPN bahwa pentutupan PG-PG tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan performance dan efisiensi di bidang on farm maupun off farm serta berorientasi pada bagaimana agar harga pokok produksi di bawah harga dasar gula yang ditetapkan pemerintah maupun harga pasar.  Namun, SPBUN PTPN IX menilai bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tidak didasari kajian yang valid sehingga menimbulkan dampak permasalahan bagi karyawan, petani mitra dan stakeholder lainnya.  SPBUN PTPN IX juga menyatakan bahwa dengan menolak penutupan Pabrik Gula BUMN bukan berarti menolak program revitalisasi industry gula BUMN, tetapi lebih disebabkan tidak sependapat terhadap mekanisme serta cara yang dipakai. 

Dalam aksi yang berlangsung di depan Pendopo Kantor Direksi PTPN IX, Jl. Ronggo Warsito No.164 Surakarta tersebut, SPBUN PTPN IX menyatakan bahwa Revitalisasi PG BUMN yang mayoritas sudah berumur ratusan tahun, dipandang lebih efektif dengan langkah melakukan modernisasi alat produksinya, menambah jumlah BBT (bahan baku tebu) serta membenahi Manajemennya.  SPBUN PTPN IX tidak sependapat PG serta merta ditutup tanpa kajian yang valid. Dalam kesempatan itu, SPBUN PTPN IX juga mengingatkan bahwa PG merupakan salah satu penggerak kehidupan sosial ekonomi bagi lingkungan di sekitarnya.  Selain itu, yang juga dipandang penting adalah bahwa kebijakan gula nasional harus berpihak kepada upaya-upaya menuju kemandirian industri gula serta swasembada gula nasional.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Kuat Riyadin itu diisi dengan orasi-orasi dari Ketua-Ketua Basis yang berasal dari 9 Basis di PG dan 1 Basis di Kantor Direksi.

Dalam orasi yang disampaikan di depan massa, pimpinan aksi antara lain menyampaikan bahwa penutupan PG telah menyengsarakan Karyawan.  Karyawan yang dipindahkan ke PG yang aktif, hanya mendapatkan kompensasi yang sangat memprihatinkan.  Lebih lanjut, massa meminta agar Manajemen PTPN IX dapat mengaktifkan kembali PG yang ditutup. 

“Masih banyak peluang yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan PG seperti agro wisata dan peluang-peluang lain”, seru salah satu orator dari PG Jatibarang yang berlokasi di Kabupaten Brebes.  PG Brebes sendiri merupakan salah satu dari 3 PG di PTPN IX yang sudah ditutup. Dua PG lainnya yang ditutup, adalah PG Sumberharjo (Pemalang) dan PG Gondang Baru (Klaten). Massa aksi mendengarkan orasi sambil menggelar beberapa spanduk berisi penolakan pentutupan PG BUMN.

Peserta aksi juga menyampaikan pernyataan sikap SPBUN PTPN IX yang memuat tujuh hal yaitu: Meminta PTPN III Persero (Holding PTPN) mengkaji ulang program regrouping  yang disertai penutupan PG BUMN; meminta Holding PTPN memberikan support kepada PTPN IX meningkatkan kemampuan operasional perusahaan; meminta PTPN IX melakukan peningkatan produktivitas agar lebih sehat dan berdaya saing; mengajak Direksi PTPN IX untuk bersama-sama menghormati rambu-rambu kemitraan demi terciptanya hubungan industial yang harmonis; meminta Direksi PTPN IX merealisasikan hak-hak karyawan yang tercantum dalam PKB dan menyelesaikan program-program carreer planning yang stagnan; SPBUN PTPN IX siap mendukung progam Manajemen PTPN IX untuk harmonisasi hubungan industrial dan penyehatan perusahaan; SPBUN PTPN IX akan menempuh langkah organisasi yang diperlukan dalam membela dan melindungi hak-hak pekerja dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
Selain isu penutupan PG dan kebijakan gula nasional, aksi tersebut juga dimaksudkan untuk menyuarakan “kebuntuan komunikasi” antara SPBUN PTPN IX dengan Direksi PTPN IX yang dipandang cenderung tidak menghormati rambu-rambu hubungan industrial dalam pengelolaan SDM. 

Hal ini berdampak kepada ketenangan dan motivasi kerja yang tentu mempengaruhi produktivitas.  Pihak SPBUN menyadari bahwa langkah-langkah Manajemen dilatarbelakangi oleh kondisi finansial perusahaan, namun seharusnya tidak mengabaikan koridor hubungan industrial dan komunikasi yang baik dengan Karyawan.  SPBUN PTPN IX menyatakan bahkan telah banyak mendukung dan berkorntribusi terhadap upaya menekan biaya operasional serta peningkatan produktivitas.

“SPBUN Nusantara IX siap mendukung kebijakan Manajemen sepanjang sama-sama berorientasi kepada terciptanya harmonisasi hubungan industrial dalam rangka penyehatan perusahaan,” tegas Sentot.  SPBUN PTPN IX juga menyatakan siap akan melanjutkan perjuangan melalui dialog.

 Aksi maupun langkah organisasi lainnya baik di internal PTPN IX maupun dalam sekala lebih luas apabila diperlukan.
Senada dengan Ketua Umum SPBUN PTPN IX, di tempat terpisah, Ketua Umum SPBUN PTPN XI yang juga menjadi Sekjend FSPBUN, Betta R. Sigit Prakoeswa menyampaikan harapan agar pihak Pemerintah merespon aksi-aksi yang dilakukan oleh SPBUN terkait dengan regrouping Pabrik Gula maupun kebijakan pergulaan nasional. 

“Apabila tidak direspon, saya selaku Sekjend FSPBUN akan meminta izin kepada Ketua Umum untuk melakukan aksi yang lebih besar lagi dalam skala nasional.  Bahkan tidak hanya SPBUN di PTPN Komoditas gula, tetapi juga akan meluas di Komoditas lainnya yang juga banyak terdampak oleh kondisi ekonomi global maupun kebijakan pemerintah” tegas Betta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *