 |
| Para rekanan diterima Sekretaris PUPR |
Lampung Timur – Polemik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Timur bak benang kusut yang belum terurai.
Rekanan asal Lampung Timur dinilai menjadi momok bagi Dinas PUPR setempat.
Selasa (23/10/2018) puluhan rekanan yang tergabung dalam asosiasi Kabupaten Lampung Timur sambangi gedung DPRD dan Dinas PUPR setempat.
Baca: Pengakuan Rekanan: Dugaan Lelang Proyek ‘Kongkalingkong’ di PUPR Lampung Timur
Baca: Pengakuan Rekanan: Dugaan Lelang Proyek ‘Kongkalingkong’ di PUPR Lampung Timur
Aksi ini buntut dari ketidakpuasan mereka pada kepemimpinan Kadis PUPR Lampung Timur, Najiulah yang dinilai mengkotak-kotakan rekanan, yang berimbas pada pelaksanaan tender yang diduga syarat penyimpangan.
Kedatangan para rekanan lokal tersebut mendesak agar DPRD melalui Komisi III dan 1 selaku mitra kerja organisasi pemerintahan daerah (OPD) untuk segera memanggil Kadis PUPR Lampung Timur,
Najiulah dan meminta DPRD setempat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dari sisi pengawasan.
Najiulah dan meminta DPRD setempat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dari sisi pengawasan.
Sayangnya, tidak ada satupun para wakil rakyat yang berada di tempat dengan alasan sedang dinas luar.
Tidak bertemu dengan para anggota dewan, puluhan rekanan menyambangi Dinas PUPR setempat. Mereka tidak bertemu Kadis Najiulah, namun diterima Sekretaris Dinas PURR, Beni Hutasara.
Pada kesempatan itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung Timur, Agung Adhipati didampingi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) setempat, Afrianando
memaparkan banyak bukti yang dikantongi para rekanan kabupaten itu.
memaparkan banyak bukti yang dikantongi para rekanan kabupaten itu.
Menurutnya, sebagai pejabat di kabupaten itu tidak perlu memanfaatkan orang-orang atau rekanan Lampung Timur dengan cara mengkotak-kotakan rekanan.
“Agar persoalan seperti saat ini tidak selalu terjadi berulang-ulang. Masa’ kita mau diam saja, kan tidak benar tata cara penyelenggaraanya,” ujar Agung Adhipati.
Dikatakannya, para rekanan yang tergabung dalam KADIN maupun HIPMI bukanlah merupakan pemain baru, dan telah banyak pengalaman dalam mengikuti atau menjadi peserta lelang.
“Kami minta agar segera Kepala Dinas (Najiulah) agar dapat datang dan menyampaikan penjelasan secara resmi kepada para rekanan yang ada di kabupaten ini, agar kami tidak lagi penasaran dengan apa yang kita dengar selama ini, kalau kita selaku rekanan lokal ini dibuat terkotak-kotak, atau adu domba sesama rekanan lokal,” tegas Agung Adhipati.
 |
| Rekanan Lampung Timur berkumpul |
Dalam penjelasannya, Beni Hutasara meyakinkan, dirinya selaku Sekretaris Dinas PUPR segera menyampaikan apa yang telah menjadi keinginan para rekanan itu kepada kepala dinas.
Sementara Basrol Hanafi salah satu rekanan menyampaikan rasa kekecewaannya, terhadap anggota DPRD yang dinilai tidak peduli dengan kondisi kabupaten yang masih saja carut marut. Baca: DPRD Lampung Timur Janji Panggil Kadis PUPR?
“Dewan ini terkesan menghindar, sebaiknya, jika tidak ada kepedulian terhadap kabupaten ini mundur saja, jangan hanya karena untuk kepentingan politik dan pribadi, lalu mengatasnamakan rakyat, tapi saat ini adalah kepentingan rakyat, lalu di mana para dewan itu,” tegas Basrol Hanafi. (FR)