 |
| Massa membentangkan spanduk |
Bandarlampung- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bandar Lampung (UBL) gelar aksi di depan kampus.
Aksi ini sebagai bentuk penyampaian berbagai tuntutan mahasiswa dari keluh kesah yang dirasakan saat ini baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.
Korlap aksi, Dimas Pamungkas mengungkapkan keluarga besar mahasiswa UBL terbentuk di tengah situasi pendidikan yang semakin komersil.
Pun telah melakukan itikad baik dengan memasukan surat audiensi sebanyak 3 kali pada pihak rektorat, tetapi tidak dihiraukan birokrasi kampus.
“Lalu, aksi massa dilakukan sebagai bentuk kebebasan berpendapat, berserikat serta berkumpul atas situasi kampus yang semakin hari semakin menunjukan kedudukannya sebagai pengulur tangan pemerintah untuk melakukan represifitas kebijakan,” ungkapnya, Rabu, 3 oktober 2018.
Ketika ratusan mahasiswa sudah memadati halaman gedung rektorat sembari menyampaikan tuntutan mereka, Rektor UBL, M. Yusuf Sulfarano Barusan beserta jajarannya menemui massa aksi sekaligus memberikan penjelasan terkait tuntutan dari mahasiswa.
Aksi massa akhirnya selesai ketika Rektor UBL menyanggupi segala tuntutan mahasiswa bahkan bersedia untuk melakukan penandatanganan perjanjian antara birokrasi kampus dengan Keluarga Besar Mahasiswa UBL yang kemudian diwakilkan oleh penanggung jawab yaitu Dimas Pamungkas.
“Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Bandar Lampung akan terus melakukan kritikan atas persoalan di kampus apabila hari ini mahasiswa masih saja dihadapkan dengan persoalan dispensasi lalu cuti seara sepihak yang tentu menyingkirkan Mahasiswa notabenenya orang tidak mampu, transparansi anggaran, statuta kampus, serta pembungkaman ruang demokrasi,” paparnya.
Aksi yang dimulai sejak pukul 08.00 wib sampai pukul 11.00 wib membawa Grand Issu “Tolak Komersialisasi Pendidikan dan Wujudkan Pendidikan Ilmiah dan Demòkratis” serta berbagai tuntutan seperti pemberlakuan cuti sepihak, persoalan dispensasi, fasilitas yang layak bagi office Boy, statuta kampus, pengadaan kesekretariatan, dan menolak pembungkaman ruang demokrasi serta intimidasi yang dilakukan pihak birokrasi kampus terhadap mahasiswa.