 |
| Rilis Survei Charta Politika di pilgub Lampung |
Bandarlampung- Hasil survey Charta Politika Indonesia dinilai
cukup logis, namun diduga bukanlah lembaga yang independen.
Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lampung (Unila)
Toni Wijaya kepada wartawan Selasa (20/3).
Toni Wijaya kepada wartawan Selasa (20/3).
Menurut Toni, Charta Politika adalah lembaga survei yang
disewa oleh salah satu kandidat Calon Gubernur Lampung. Sehingga, sangat wajar
jika hasil survei menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur.
disewa oleh salah satu kandidat Calon Gubernur Lampung. Sehingga, sangat wajar
jika hasil survei menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur.
“Seberapa profesionalnya Charta Politika, tapi mereka
adalah konsultannya salah satu calon. Jadi kalau bagus ya dipublis, tapi kalau
tidak, akan disimpan saja. Itulah kenapa, hasilnya sendiri menguntungkan salah
satu pihak,” jelas Toni.
adalah konsultannya salah satu calon. Jadi kalau bagus ya dipublis, tapi kalau
tidak, akan disimpan saja. Itulah kenapa, hasilnya sendiri menguntungkan salah
satu pihak,” jelas Toni.
Karena itu, dia menilai, Charta Politika bukanlah lembaga
yang independen dalam melakukan survei. “Saya pikir, tidak ada satupun
lembaga survei yang mau melakukan survei. Karena itu akan mengeluarkan anggaran
yang besar,” jelasnya.
yang independen dalam melakukan survei. “Saya pikir, tidak ada satupun
lembaga survei yang mau melakukan survei. Karena itu akan mengeluarkan anggaran
yang besar,” jelasnya.
Kendati demikian, dia menilai, hasil survei yang dirilis
Charta Politika cukup logis. Menurut dia, tingkat elektabilitas yang dirilis
tidak berbeda jauh dengan lembaga survei lainnya.
Charta Politika cukup logis. Menurut dia, tingkat elektabilitas yang dirilis
tidak berbeda jauh dengan lembaga survei lainnya.
“Cukup logis ya,
karena saya juga ada perbandingan dengan lembaga lainnya, angkanya tidak jauh
beda. Misalnya, 24 persen jadi 27 persen, itukan masih wajar. Tapi kalau 24
persen tapi jadi 40 persen, baru tidak masuk akal,” terangnya.
karena saya juga ada perbandingan dengan lembaga lainnya, angkanya tidak jauh
beda. Misalnya, 24 persen jadi 27 persen, itukan masih wajar. Tapi kalau 24
persen tapi jadi 40 persen, baru tidak masuk akal,” terangnya.
Sementara, menurut Direktur Eksekutif Charta Politika
Indonesia Yunarto Wijaya mengaku dalam melakukan survei tidak mendapatkan
bantuan dana dari calon.
Indonesia Yunarto Wijaya mengaku dalam melakukan survei tidak mendapatkan
bantuan dana dari calon.
Dia mengaku bahwa
Charta Politika menggunakan anggaran sendiri dalam melakukan survei tersebut.
“Tidak ada (bantuan dana). Kita melakukan survei dengan anggaran
sendiri,” jelas Yunarto.
Charta Politika menggunakan anggaran sendiri dalam melakukan survei tersebut.
“Tidak ada (bantuan dana). Kita melakukan survei dengan anggaran
sendiri,” jelas Yunarto.
Dia menjelaskan,
melakukan survei sebagai bentuk kepedulian terhadap Pilgub Lampung.(red)
melakukan survei sebagai bentuk kepedulian terhadap Pilgub Lampung.(red)