 |
| foto ist |
BANDAR
LAMPUNG — Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri) menyarankan kepada Pemintah
Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung
untuk melakukan pinjaman di PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) di atas Rp
1 triliun.
LAMPUNG — Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri) menyarankan kepada Pemintah
Provinsi Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung
untuk melakukan pinjaman di PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) di atas Rp
1 triliun.
Wakil Ketua
DPRD Provinsi Lampung, Imer Darius mengatakan usulan ini dimaksudkan agar tidak
adanya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi
Lampung. “Dengan adanya usulan peminjaman dari Kemendragi dikarenakan pada tahun
ini, terdapat agenda besar di Provinsi Lampung yakni pemilihan kepala daerah
(Pilkada) serentak 2018. Kita bisa meminjam sebesar Rp 1,2 triliun untuk hitungan
tapi untuk pemerintah daerah kita kemarin hanya mengunakan Rp 600 juta saja sudah
cukup, kita berfikir masih bisa mengoptimalkan penerimaan daerah
kita karena kondisi fiskal kita bagus,” kata dia.
DPRD Provinsi Lampung, Imer Darius mengatakan usulan ini dimaksudkan agar tidak
adanya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi
Lampung. “Dengan adanya usulan peminjaman dari Kemendragi dikarenakan pada tahun
ini, terdapat agenda besar di Provinsi Lampung yakni pemilihan kepala daerah
(Pilkada) serentak 2018. Kita bisa meminjam sebesar Rp 1,2 triliun untuk hitungan
tapi untuk pemerintah daerah kita kemarin hanya mengunakan Rp 600 juta saja sudah
cukup, kita berfikir masih bisa mengoptimalkan penerimaan daerah
kita karena kondisi fiskal kita bagus,” kata dia.
“Mengingat
tahun ini ada agenda pilkada dan dengan adanya pembiayaan untuk pilkada, maka
konsekuensinya adalah berkurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan
infrastruktur, serta beberapa pos yang memang harus kita kurangi biaya
pembangunannya,” ujarnya usai menghadiri
acara rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, di ruang rapat DPRD Provinsi
Lampung, Selasa (12/02/2018).
tahun ini ada agenda pilkada dan dengan adanya pembiayaan untuk pilkada, maka
konsekuensinya adalah berkurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan
infrastruktur, serta beberapa pos yang memang harus kita kurangi biaya
pembangunannya,” ujarnya usai menghadiri
acara rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, di ruang rapat DPRD Provinsi
Lampung, Selasa (12/02/2018).
 |
| foto ist |
Lanjut Imer
untuk skema peminjaman PT. SMI ini sangat bagus, karena hal ini dapat
mempercepat proses pembangunan di Provinsi Lampung. Nanti bisa kita manfaatkan
untuk pembangunan infrastruktur produktif Provinsi Lampung, sehingga dapat
mensejahterakan masyarakat. Anggaran pinjaman PT. SMI tersebut dapat digunakan
untuk pembangunan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat.
untuk skema peminjaman PT. SMI ini sangat bagus, karena hal ini dapat
mempercepat proses pembangunan di Provinsi Lampung. Nanti bisa kita manfaatkan
untuk pembangunan infrastruktur produktif Provinsi Lampung, sehingga dapat
mensejahterakan masyarakat. Anggaran pinjaman PT. SMI tersebut dapat digunakan
untuk pembangunan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Bisa digunakan untuk pembangunan jalan, yang
sangat penting untuk kebutuhan transportasi barang dan orang, kemudian rumah
sakit, bahkan kedepannya mungkin juga bisa untuk pembangunan fasilitas
pariwisata,” ungkapnya.(ADV)
sangat penting untuk kebutuhan transportasi barang dan orang, kemudian rumah
sakit, bahkan kedepannya mungkin juga bisa untuk pembangunan fasilitas
pariwisata,” ungkapnya.(ADV)