 |
| ilustrasi. foto net |
Bandarlampung-
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung bersama LBH Pers Lampung
menggelar diskusi akhir tahun terkait indeks kemerdekaan pers di Lampung.
Diskusi akan digelar di Sekretariat AJI Bandar Lampung, Jalan Prof Agus Salim,
Tanjungkarang Pusat, Jumat (29/12), pukul 13.30.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung bersama LBH Pers Lampung
menggelar diskusi akhir tahun terkait indeks kemerdekaan pers di Lampung.
Diskusi akan digelar di Sekretariat AJI Bandar Lampung, Jalan Prof Agus Salim,
Tanjungkarang Pusat, Jumat (29/12), pukul 13.30.
Sekretaris
AJI Bandar Lampung Wandi Barboy Silaban mengatakan tahun 2017 menjadi catatan
merah bagi dunia pers di Lampung. Selain naiknya kasus kekerasan terhadap
wartawan, tahun ini indeks kemerdekaan pers di Bumi Ruwa Jurai terendah kedua
secara nasional.
AJI Bandar Lampung Wandi Barboy Silaban mengatakan tahun 2017 menjadi catatan
merah bagi dunia pers di Lampung. Selain naiknya kasus kekerasan terhadap
wartawan, tahun ini indeks kemerdekaan pers di Bumi Ruwa Jurai terendah kedua
secara nasional.
Indeks
kemerdekaan pers atau IKP, kata Wandi, dikeluarkan Dewan Pers. IKP Indonesia tahun ini 67,92, membaik
dibanding tahun sebelumnya 63,44. Sementara IKP Lampung hanya 62,36, menurun
jika dibandingkan tahun lalu 67,99.
kemerdekaan pers atau IKP, kata Wandi, dikeluarkan Dewan Pers. IKP Indonesia tahun ini 67,92, membaik
dibanding tahun sebelumnya 63,44. Sementara IKP Lampung hanya 62,36, menurun
jika dibandingkan tahun lalu 67,99.
“IKP
Lampung terendah setelah Sumatera Utara yang mendapat nilai 57,63. Sumut
mendapat indeks terendah karena tahun lalu banyak terjadi kasus kekerasan
terhadap wartawan. Sementara Lampung menurun dari aspek ekonomi,” kata
Wandi dalam pernyataan tertulis, Kamis (28/12).
Lampung terendah setelah Sumatera Utara yang mendapat nilai 57,63. Sumut
mendapat indeks terendah karena tahun lalu banyak terjadi kasus kekerasan
terhadap wartawan. Sementara Lampung menurun dari aspek ekonomi,” kata
Wandi dalam pernyataan tertulis, Kamis (28/12).
Menurut
Wandi, media di Lampung sangat bergantung dengan iklan pemerintah daerah
akibatnya Pemda dengan mudah mengatur kebijakan redaksi. Dampak lain adalah
independensi dan sikap krtisi media terhadap kebijakan pemerintah semakin
pudar.
Wandi, media di Lampung sangat bergantung dengan iklan pemerintah daerah
akibatnya Pemda dengan mudah mengatur kebijakan redaksi. Dampak lain adalah
independensi dan sikap krtisi media terhadap kebijakan pemerintah semakin
pudar.
Ketua AJI
Bandar Lampung Padli Ramdan menerangkan catatan merah tahun ini adalah naiknya
kasus kekerasan terhadap jurnalis. Tahun ini terjadi lima kasus kekerasan
dengan pelaku dari personel polisi, anggota DPRD, dan warga.
Bandar Lampung Padli Ramdan menerangkan catatan merah tahun ini adalah naiknya
kasus kekerasan terhadap jurnalis. Tahun ini terjadi lima kasus kekerasan
dengan pelaku dari personel polisi, anggota DPRD, dan warga.
“Tiga
kasus kekerasan melibatkan aparat kepolisian. Tidak ada sanski tegas terhadap
pelaku. Hanya satu pelaku yang dicopot jabatannya dan dimutasi,” kata
Padli.
kasus kekerasan melibatkan aparat kepolisian. Tidak ada sanski tegas terhadap
pelaku. Hanya satu pelaku yang dicopot jabatannya dan dimutasi,” kata
Padli.
Ia
menambahkan beberapa kasus kekerasan dipicu karena ketidakprofesional jurnalis
dalam bekerja dan melupakan kode etik jurnalistik. Karena tidak profesional,
narasumber pun kecewa dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan
verbal maupun fisik.
menambahkan beberapa kasus kekerasan dipicu karena ketidakprofesional jurnalis
dalam bekerja dan melupakan kode etik jurnalistik. Karena tidak profesional,
narasumber pun kecewa dan melakukan kekerasan terhadap wartawan, baik kekerasan
verbal maupun fisik.
Ketua Bidang
Advokasi AJI Bandar Lampung Rudiyansyah mengatakan kekerasan terhadap wartawan
terjadi karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme hak jawab dan
klarifikasi. Publik yang dirugikan dengan pemberitaan media juga bisa mengadu
ke Dewan Pers.
Advokasi AJI Bandar Lampung Rudiyansyah mengatakan kekerasan terhadap wartawan
terjadi karena masih banyak pihak yang belum memahami mekanisme hak jawab dan
klarifikasi. Publik yang dirugikan dengan pemberitaan media juga bisa mengadu
ke Dewan Pers.
Rudiyansyah
menambahkan diskusi ini melibatkan akademisi, pemerintah daerah, polisi, TNI,
NGO, jurnalis, dan lembaga independen.
menambahkan diskusi ini melibatkan akademisi, pemerintah daerah, polisi, TNI,
NGO, jurnalis, dan lembaga independen.