 |
| Sekdin PUPR Lampung Rony Pitono di sela undangan klarifikasi Bawaslu |
Bandarlampung-
Pejabat di lingkup Pemprov Lampung bungkam ihwal asal-usul kaos bertuliskan
‘Ridho Lanjutkan’ yang digunakan mereka saat jalan sehat dan sepeda santai pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-46 Korps Pegawai
Republik Indonesia (Korpri) tahun 2017 dan Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU)
ke-72 Tahun 2017 tingkat Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, pada Minggu
(26/11) lalu.
Pejabat di lingkup Pemprov Lampung bungkam ihwal asal-usul kaos bertuliskan
‘Ridho Lanjutkan’ yang digunakan mereka saat jalan sehat dan sepeda santai pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-46 Korps Pegawai
Republik Indonesia (Korpri) tahun 2017 dan Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU)
ke-72 Tahun 2017 tingkat Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, pada Minggu
(26/11) lalu.
“Daripada
saya salah lagi. Mending satu pintu tanya Bawaslu aja,” kata
saya salah lagi. Mending satu pintu tanya Bawaslu aja,” kata
Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung, Rony Witono di
sela undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Lampung, Kamis (07/12/2017).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung, Rony Witono di
sela undangan klarifikasi di kantor Bawaslu Lampung, Kamis (07/12/2017).
Disinggung
apa motivasi dirinya memakai kaos itu?
apa motivasi dirinya memakai kaos itu?
“Sekedar
pake. Tanya (Program PUPR) yang lain
aja,” kilah Rony.
pake. Tanya (Program PUPR) yang lain
aja,” kilah Rony.
Rony mengaku
Kadis PUPR Budi Dharmawan tidak bisa hadir memenuhi undangan klarifikasi oleh
Bawaslu Lampung karena tengah ada kegiatan dinas di Jakarta.
Kadis PUPR Budi Dharmawan tidak bisa hadir memenuhi undangan klarifikasi oleh
Bawaslu Lampung karena tengah ada kegiatan dinas di Jakarta.
Kepala
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Lampung Tony Ferdiansyah
pun enggan menjawab asal-usul kaos yang digunakan dirinya di
Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Lampung Tony Ferdiansyah
pun enggan menjawab asal-usul kaos yang digunakan dirinya di
kegiatan
itu.
itu.
“Bukan
kapasitas saya menjawab,” singkat Tony.
kapasitas saya menjawab,” singkat Tony.
Asisten
Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung Heri Suliyanto pun bungkam ihwal
asal-usul kaos yang dikenakan para ASN di peringatan HUT Korpri.
Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung Heri Suliyanto pun bungkam ihwal
asal-usul kaos yang dikenakan para ASN di peringatan HUT Korpri.
“Aku enggak tahu. Aku enggak pake kaos,” kata dia.
Mantan
Kadisdikbud Lampung ini mengaku, di kegiatan itu ia hanya mewakili Gubernur
Lampung M. Ridho Ficardo melepas kegiatan dan membacakan sambutan gubernur.
Kadisdikbud Lampung ini mengaku, di kegiatan itu ia hanya mewakili Gubernur
Lampung M. Ridho Ficardo melepas kegiatan dan membacakan sambutan gubernur.
“Makanya
saya tanya kenapa saya dipanggil klarifikasi,” kilahnya.
saya tanya kenapa saya dipanggil klarifikasi,” kilahnya.
Heri
menegaskan, di kegiatan itu tidak ada ajakan atau mengarahkan dukungan kepada
Petahana M. Ridho Ficardo.
menegaskan, di kegiatan itu tidak ada ajakan atau mengarahkan dukungan kepada
Petahana M. Ridho Ficardo.
“Saya
jelaskan kapasitas saya membacakan sambutan mewakili gubernur,” tegasnya
kembali.
jelaskan kapasitas saya membacakan sambutan mewakili gubernur,” tegasnya
kembali.
Kabag Humas
Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Heriansyah pun irit ihwal asal-usul
kaos yang digunakan para ASN.
Biro Humas dan Protokol Pemprov Lampung Heriansyah pun irit ihwal asal-usul
kaos yang digunakan para ASN.
“Saya enggak tahu,” singkat Heri.
Diketahui, 4
ASN pemprov Lampung diundang klarifikasi oleh Bawaslu Lampung karena terlibat
politik, mereka adalah Budi Dharmawan, Heri Suliyanto, Rony Witono dan Tony
Ferdiansyah.
ASN pemprov Lampung diundang klarifikasi oleh Bawaslu Lampung karena terlibat
politik, mereka adalah Budi Dharmawan, Heri Suliyanto, Rony Witono dan Tony
Ferdiansyah.
Namun Kadis
PUPR Lampung Budi Dharmawan absen saat diundangan klarifikasi di kantor
Bawaslu.
PUPR Lampung Budi Dharmawan absen saat diundangan klarifikasi di kantor
Bawaslu.