18 Tahun Jalan tak Kunjung Diperbaiki, Akademisi: Bupati Lampung Timur Luar Biasa

Tim Anggota DPRD Lampung Timur menumpangi mobil, melintasi jalan rusak di Desa Purwokencono Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Tumr

Lampung
Timur- Desa Purwokencono Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sangat
banyak potensinya.

Namun
sayangnya, jalur ‘surga’ yang amat banyak potensi di bidang Pertanian,
Perkebunan bahkan pada bidang Peternakan ini belum tersentuh pembangunan
infrastukturnya sejak berdirinya Kabupaten Lampung Timur, atau tepatnya 18
tahun silam. Baca: 18 Tahun Jalan Rusak, Bupati Lampung Timur Tutup Mata

Kasat mata
Akademisi dari Poltekes Tanjung Karang Bandarlampung, Gindha Ansori Wayka amat
menyayangkan kondisi tersebut.
Ia
menjelaskan, mengetahui kondisi seperti ini tentunya sangat memprihatinkan,
idealnya kondisi ini tidak terjadi di tengah sikap pemerintah.
“Yang
sedang menggalakkan pemerataan pembangunan,” ujarnya, Senin(17/04/2017).
Koordinator
Presidium KPKAD Lampung ini menambahkan, Desa Purwokencono Kecamatan Sekampung
Udik Kabupaten Lampung Timur adalah satu contoh jika pemerataan pembangunan itu
tidak berjalan mulus. 
Pada
dasarnya bukan daerah ini saja yang dirasakan minim sentuhan, tetapi
memungkinkan ada daerah lain yang juga bernasib sama tetapi tidak terpublish di
tengah masyarakat.
“18
tahun adalah waktu yang sangat lama sekali,” ungkapnya.
Kemudian
kata dia, yang menjadi pertanyaan menarik adalah, apa yang dilakukan aparat
desa setempat? Apakah tidak mengajukan proposal pembangunan?
“Pembangunan
itu mekanismenya top and down atau sebaliknya,” urainya.
Kemudian
melalui musyawarah rencana pembangunan(Musrenbang) yang dimulai dari desa
hingga kabupaten setiap tahun angarannya diajukan apa tidak jalan di desa ini?.
Lalu, jika diajukan terus-menerus setiap Musrenbang tetapi tidak dianggarkan.
“Maka
18 tahun adalah waktu penantian yang luar biasa,” sindirnya.
Praktisi
hukum Lampung ini menambahkan, masyarakat harus sadar bahwa buruknya pelayanan
atas jalan-jalan provinsi bukan hanya disebabkan oleh tidak merata anggaran dan
perhatian dari pemerintah terutama Pemerintah Provinsi Lampung, namun yang
paling memilukan, adanya dugaan bahwa dana-dana untuk pembangunan itu membiayai
demokrasi. 


“Untuk
memilih gubernur hingga Rp 400 miliar,” kata dia.
Ia
mencontohkan, bayangkan jika Rp 400 miliar itu digunakan untuk membangun jalan
provinsi, berapa kilometer yang bisa dicover?.
“Mungkin
sampai pada tempat di mana jalan yang anda pasang dan tanami pohon
pisang,” sarannya.
(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *