 |
| Suasana KAMPUD aksi di Kejati, mereka mendesak Kejati usut dugaan pengkondisian proyek yang dilakukan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim |
Bandarlampung- Senin (10/04/2017) pagi, Lembaga Kesatuan
Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) Provinsi Lampung menggelar
aksi di Tugu Adipura Bandarlampung dan Kantor Kejati Lampung.
Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) Provinsi Lampung menggelar
aksi di Tugu Adipura Bandarlampung dan Kantor Kejati Lampung.
Mereka mendesak meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas
3 kegiatan yang menyeret nama Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim.
3 kegiatan yang menyeret nama Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim.
Kegiatan tersebut meliputi penyaluran Bansos tahun
2012-2014 di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kemenakertrans) oleh Staf
Khusus Kemenkentrans.
2012-2014 di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(Kemenakertrans) oleh Staf
Khusus Kemenkentrans.
Saat itu Chusnunia Chalim menjabat sebagai Anggota Komisi
IX Bidang Tenaga Kerja DPR RI.
IX Bidang Tenaga Kerja DPR RI.
Temuan KAMPUD, dalam penyaluran dana Bansos di
Kemnakertras saat dijabat Menteri Muhamin Iskandar diduga telah terjadi
penyimpangan yang digunakan sejumlah Staf Khusus Menteri, karena pada tahun
2012-2014 Chusnunia Chalim merupakan Caleg. Dana Bansos di Kemenakertrans naik
secara signifikan dari Rp 7,8 miliar di tahun 2012, menjadi Rp 70 miliar di
tahun 2013, khusus di tahun 2014 dana Bansos menjadi Rp 25 miliar.
Kemnakertras saat dijabat Menteri Muhamin Iskandar diduga telah terjadi
penyimpangan yang digunakan sejumlah Staf Khusus Menteri, karena pada tahun
2012-2014 Chusnunia Chalim merupakan Caleg. Dana Bansos di Kemenakertrans naik
secara signifikan dari Rp 7,8 miliar di tahun 2012, menjadi Rp 70 miliar di
tahun 2013, khusus di tahun 2014 dana Bansos menjadi Rp 25 miliar.
Kenaikan dana itu ditengarai digunakan untuk pengumpulan
dana kampanye di tahun 2014.
dana kampanye di tahun 2014.
“Peran Chusnunia Chalim sangatlah besar dalam
penyaluran dana Bansos, karena dia yang memutus siapa yang biasa dapat
program,” ujar Korlap aksi Ariyanto.
penyaluran dana Bansos, karena dia yang memutus siapa yang biasa dapat
program,” ujar Korlap aksi Ariyanto.
Kemudian dugaan korupsi dana optimalisasi Direktorat
Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi(P2KTrans)yang diduga ada kaitannya dengan Chusnunia Chalim yang
menjadi saksi perkara atas tersangka Charles Jones Mesang. Charles diduga
menerima suap Rp 9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran sebesar Rp
150 miliar.
Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi(P2KTrans)yang diduga ada kaitannya dengan Chusnunia Chalim yang
menjadi saksi perkara atas tersangka Charles Jones Mesang. Charles diduga
menerima suap Rp 9,750 miliar atau 6,5 persen dari total anggaran sebesar Rp
150 miliar.
“Sehingga KPK RI memanggil Chusnunia Chalim sebagai
saksi perkara,” kata dia.
saksi perkara,” kata dia.
track record Chusnunia Chalim kata Ariyanto diperparah
dengan mencuatnya indikasi pengkondisian paket kegiatan di Kabupaten Lampung
Timur pada tahun 2016.
dengan mencuatnya indikasi pengkondisian paket kegiatan di Kabupaten Lampung
Timur pada tahun 2016.
Hal itu diperkuat oleh pernyataan orang-orang dekat
Bupati Chusnunia Chalim.
Bupati Chusnunia Chalim.
“Serta keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan
Kehormatan(BK) DPRD Kabupaten Lampung Timur, yang menerangkan proyek di Lampung
Timur diarahkan, dikondisikan,” ucapnya sembari mengaku rekaman percakapan
tersimpan.
Kehormatan(BK) DPRD Kabupaten Lampung Timur, yang menerangkan proyek di Lampung
Timur diarahkan, dikondisikan,” ucapnya sembari mengaku rekaman percakapan
tersimpan.
Atas dasar itu KAMPUD mendesak KPK RI untuk mengusut
indikasi penyimpangan di Kemenakertrans yang menyeret nama Bupati Chusnunia
Chalim.
indikasi penyimpangan di Kemenakertrans yang menyeret nama Bupati Chusnunia
Chalim.
Kemudian meminta Ketua BPK RI mengaudit penyaluran dana
Bansos di Kemenakertras, lalu mendesak KPK RI untuk mengembangkan perkara
secara objektif di kasus Ditjen P2KTrans.
Bansos di Kemenakertras, lalu mendesak KPK RI untuk mengembangkan perkara
secara objektif di kasus Ditjen P2KTrans.
“Yang terakhir, meminta Kepala Kejati Lampung untuk
mengusut tuntas dugaan pengkondisian proyek di Lampung Timur di tahun anggaran
2016,” tukasnya. (*)
mengusut tuntas dugaan pengkondisian proyek di Lampung Timur di tahun anggaran
2016,” tukasnya. (*)