 |
| Sekretaris DPD Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad(2 dari kiri) dan jajaran saat menerima perwakilan GPK, GPK melaporkan Wabup Lampung Timur, Zaiful Bukhori mengendalikan proyek |
Bandarlampung-
Sekretaris DPD Demorat Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan pihaknya akan
terbuka menerima aspirasi.
Sekretaris DPD Demorat Lampung Fajrun Najah Ahmad mengatakan pihaknya akan
terbuka menerima aspirasi.
Fajar sapaan
akrab Fajrun Najah Ahmad mengucapkan terimakasih atas informasi dari elemen
akan kader Demokrat di Lampung Timur yang juga Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari yang dituding mengendalikan proyek serta terindikasi berbenturan
hukum.
Baca: GPK: Wabup Lampung Timur Diduga Kendalikan Proyek
Wakil Bupati Lampung Timur Dituding Gunakan Uang Setoran Proyek Miliaran
akrab Fajrun Najah Ahmad mengucapkan terimakasih atas informasi dari elemen
akan kader Demokrat di Lampung Timur yang juga Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari yang dituding mengendalikan proyek serta terindikasi berbenturan
hukum.
Baca: GPK: Wabup Lampung Timur Diduga Kendalikan Proyek
Wakil Bupati Lampung Timur Dituding Gunakan Uang Setoran Proyek Miliaran
“Kami akan
panggil secepatnya(Zaiful Bokhari), kami akan klarifikasi,” kata Fajar
saat berdialog dengan massa Gerakan Pemburu Koruptor(GPK) di kantor DPD
Demokrat Lampung, Rabu(15/03/2017).
Baca: GPK Gelar Aksi di DPP Demokrat dan Kemendagri, Desak Wabup Lampung Timur Dipecat
panggil secepatnya(Zaiful Bokhari), kami akan klarifikasi,” kata Fajar
saat berdialog dengan massa Gerakan Pemburu Koruptor(GPK) di kantor DPD
Demokrat Lampung, Rabu(15/03/2017).
Baca: GPK Gelar Aksi di DPP Demokrat dan Kemendagri, Desak Wabup Lampung Timur Dipecat
Fajar
mengatakan, soal permintaan massa GPK akan pemecatan Zaiful Bokhari, Fajar
mengakan, di Demokrat ada fakta integritas, jika kader terbukti terlibat hukum
seperti terlibat teroris, terlibat Narkoba dan lain-lain lalu ditetapkan
tersangka, maka akan direkomendasi dipecat.
“Jadi
soal tuntutan 7×24 jam dipecat, maka kami tidak bisa langsung rekomendasi
pemecatan,” ujarnya.
soal tuntutan 7×24 jam dipecat, maka kami tidak bisa langsung rekomendasi
pemecatan,” ujarnya.
Yang pasti
kata Fajar, kader Demokrat tidak akan mendapat pendampingan hukum jika terlibat
korupsi, Narkoba teroris dan lain-lain.
kata Fajar, kader Demokrat tidak akan mendapat pendampingan hukum jika terlibat
korupsi, Narkoba teroris dan lain-lain.
“Namun
ada contoh lain, jika kader ada yang kisruh rumah tangga dan berbenturan hukum,
kami beri pendampingan hukum,” ungkapnya.
ada contoh lain, jika kader ada yang kisruh rumah tangga dan berbenturan hukum,
kami beri pendampingan hukum,” ungkapnya.
Fajar
mempersilahkan GPK jika ingin melaporkan Zaiful Bokhari ke kepolisian atau
kejaksaan atas dugaan mengendalikan proyek di Lampung Timur. (*)
mempersilahkan GPK jika ingin melaporkan Zaiful Bokhari ke kepolisian atau
kejaksaan atas dugaan mengendalikan proyek di Lampung Timur. (*)