 |
| ilustrasi nelayan. Foto ist |
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanggamus menggelar audensi dengan puluhan
nelayan Kotaagung di ruang rapat DPRD setempat, Selasa (28/02/2017).
dipimpin Ketua DPRD berserta beberapa anggota DPRD itu, para nelayan
menyampaikan tuntutan dan keluhan mereka terkait rencana Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Tanggamus yang akan membangun ruang terbuka hijau (RTH) di Pantai
Muara Indah,Kecamatan Kotaagung.
Menjadi juru bicara nelayan, Sekretaris Legal
Tanggamus Dodi KP mengatakan jika pembangunan RTH memberikan dampak yang
merugikan nelayan setempat. Di mana, kata dia nelayan yang biasa menyandarkan
perahunya di bibir pantai Muara Indah saat ini tidak bisa lagi menyandarkan
perahu di lokasi tersebut.
“Sudah sejak lama para nelayan menyandarkan
perahunya di situ (Muara Indah).Tapi sekarang dengan adanya pembangunan RTH
membuat para nelayan tidak lagi memiliki tempat untuk menyandarkan
perahu,” kata Dodi.
Nelayan setempat, dijelaskan Dodi masih
menggunakan perahu tradisional dari kayu yang akan cepat rusak apabila terlalu
lama terendam air laut. “Kalau tidak disandarkan, akan membuat perahu
cepat rusak dan cepat membusuk karena terlalu lama terendam di air laut. Mereka
(nelayan) menggantungkan hajat hidupnya hanya di perahu itu karena hanya itulah
satu-satunya mata pencaharian mereka,” ungkap dia.
Para nelayan, lanjut Dodi meminta agar Pemkab
Tanggamus membelikan perahu berbahan dasar serat gelas atau fiberglass sebagai
ganti perahu mereka.”Kalau tidak bisa diganti dengan perahu fiber, maka
kami meminta kepada Pemkab Tanggamus dana sebesar Rp15 juta/nelayan untuk
melapisi perahu kami dengan fiber,” ujar dia.
Kepada anggota DPRD yang hadir, mereka mendesak agar
pengerjaan RTH dihentikan sebelum tuntutan mereka dikabulkan Pemkab Tanggamus.
Tanggamus menghentikan sementara kegiatan pembangunan RTH sebelum ada solusi
untuk penyelesaian masalah ini.Karena kami lihat sudah ada alat berat yang diturunkan,”
tegas Dodi.
Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan mengatakan
akan berusaha menyampaikan aspirasi para nelayan kepada satuan kerja (satker)
terkait.
Politisi partai PDI-P itu juga menghimbau agar
para nelayan tidak terprovokasi yang berujung aksi anarkis.
menyampaikan kepada Dinas terkait karena ini kan lintas satker yang menyangkut
masalah hukum,ekonomi dan infrastruktur.Kami minta persoalan ini bisa selesai
dengan mengedepankan musyawarah dan nelayan jangan terprovokasi,” pinta
Heri.
Ditambahkan anggota DPRD Irwandi Suralaga, pembangunan
RTH sangat berdampak pada nelayan.Dia juga menyatakan ketidaksetujuannya dengan
adanya pengusiran terhadap perahu nelayan.
RTH sangat nampak dampaknya pada nelayan. Kita pertanyakan apa solusinya dari
Pemkab. Kita tidak akan sepakat kalau ada pengusiran paksa. Jangan terima kalau
ada usir paksa,” tegas Politisi PDI-P itu. (Denny)