PENGAKUAN MANTAN KETUA KPU PESAWARAN PERNAH DITEROR dan DIANCAM

Ketua KI Lampung, Dery Hendryan
BANDARLAMPUNG-Dery Hendryan menghela nafasnya dalam-dalam. 
Ia mengingat kejadian beberapa tahun lalu, saat ia menjabat ketua Komisi Pemilihan Umum(KPU) kabupaten Pesawaran. 
‘Bumi Andan Jejama’ sebuah Daerah Otonomi Baru(DOB) dengan dinamika beragam di kabupaten itu. 
Masih terngiang jelas dalam ingatannya saat ia beberapa kali mendapat ancaman dan teror dari orang-orang yang kontra pada pendiriannya saat itu, sampai-sampai keluarganya beberapa kali diungsikan, teror berupa SMS hingga ancaman melalui telephone selulernya yang mengancam akan menghabisinya.
Dulu, ia selalu mengangkat nomor telephone yang belum ia simpan diponsel miliknya, karena trauma, saat ini jika ada nomor baru yang menghubungi ia memastikan tidak akan mengangkatnya, bahkan pernah suatu hari orang tuanya menelephonen-nya menggunakan nomor yang baru, ia tidak mengangkatnya.Karena banyak yang mencarinya, sampai-sampai pembantu rumah tangganya di rumah ketakutan, karena beberapa kali pintu rumahnya disatroni, oleh orang tak dikenal, pernah waktu Subuh rumahnya digedor.
Anak semata wayangnya pun tak luput dari ancaman penculikan, teror kala berlangsung hampir 1 bulan lamanya, sampai-sampai di sekolah, para guru dan penjaga keamanan sekolah tempat puterinya bersekolah diberitahu jika ada yang menjemput puteri oleh orang tidak dikenal jangan agar tidak diperbolehkan.
“Kerja KPU paling berat saat itu mungkin di pesawaran karena mungkin baru(DOB),” ucap Dery yang kini menjabat Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Rabu(03/02/2016). 
Posisi saat itu kata dia, masa-masa yang menjadi sejarah dalam hidupnya, kredibitas dan profesionalisme-nya dipertaruhkan. Ia bercerita, pernah ada yang sekelompok orang memaksanya untuk mengganti Pasangan Calon Kepala Daerah(Paslon Kada). Padahal dalam UU itu tidak bisa(melanggar).
Demo di kantor KPU setempat pernah terjadi mengkritisi kinerja Dery, bahkan pernah ada yang mendemo di rumah pribadi Dery, padahal di UU menyebut tidak diperbolehkan mendemo di rumah. Bahkan Face Book(FB) dirinya pun tak luput diretas(bajak), sampai ia dituntut mundur dari jabatan publiknya, karena ia merasa dan tidak bersalah ia melawan.
“Mungkin karena(Pesawaran) DOB baru, dengan peradaban demokrasi yang kurang baik. Tapi saya bisa melewati itu semua,”ucap pria kelahiran 1976 itu.
Orang yang di luar (Pesawaran)melihat kondisi itu sebuah situasi yang pelik, berat dan keras, namun Dery bisa menghadapinya, semua cerita terbongkar saat sebelum pelantikan bupati Pesawaran tahun 2010.
“Teman-teman mengatakan luar biasa, karena saat itu banyak tekanan,”ucapnya. 
Ia menuturkan, cerita bermula sekitar bulan Oktober akhir tahun 2009 sampai bulan Juni 2010, KPU Pesawaran disangkakan tidak menjadi harapan Stake Holder seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi, penjabat bupati Pesawaran dan KPU pusat, sementara Dery di back- Up(didukung) DPRD setempat dan partai politik.
Ia merapihkan tempat duduknya kembali, dan melanjutkan kembali ceritanya. Dulu kabupaten Pesawaran berbeda dengan kabupaten/kota lain, karena di Pesawaran tidak ada Akhir Masa Jabatan(AMJ). Sebenarnya ucap dia, Pilkada bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2008 berbarengan Pemilihan Gubernur(Pilgub), namun terhambat oleh keterbatasan dana dan akhirnya tertunda dan dilangsungkan usai Pemilihan Legislatif(Pileg).
Tak hanya di situ, saat itu juga Pemprov Lampung tidak mensetujui Pilkada Pesawaran, padahal UU dan peraturan KPU jelas, kemudian, sudah berjalan tahapan ada tekanan dan teror, ia diminta merubah jadual menyamakan dengan jadual Pilkada kabupaten lain(berbarengan).
Belum lagi KPU Pesawaran mendapat desakan sampai KPU pusat ikut intervensi ke KPU Pesawaran.
 “Saya katakan, saya sudah laksanakan aturan. Dan kami(KPU Pesawaran) yang berwenang,”ucap warga Wayhalim Bandarlampung ini. 
Dari awal kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi, lalu menyelenggarakan tahapan Pilkada, namun tiba-tiba didesak berubah, pastinya KPU digugat parpol pengusung.
Belum lagi, karena tidak ada anggaran Pilkada yang belum dikeluarkan, kemudian KPU Pesawaran ada kesepakatan dengan Calonkada, mereka melakukan pertemuan bersama Stake Holder Pilkada, seperti kepolisian, Pemprov Lampung, Pemda Pesawaran, Calonkada dan lain-lain.
“Dan akhirnya Pilkada ditunda atau berbarengan dengan kabupaten lain. Saat itu ia mengambil keputusan karena tidak ada akibat hukum, Pilkada Pesawaran sekitar tanggal 27 juni 2010,” ujarnya.
Pernah ada Briefing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pesawaran, pihak pemprov Lampung kecewa dengan KPU Pesawaran, dan Dery ditenangkan seorang pejabat pemprov Lampung. 
“Saya jalankan, buat saya selama menjabat badan pubik itu masa yang paling berat. Badan publik harus berhati-hati dan siap terima kritikan,”pesan dia.
Ia berpesan jika memutuskan mengabdi di badan pubik jangan kuping tipis(anti kritik), namun harus menerima masukan, harus siap lelah, karena badan publik salah satu yang diharapkan masyarakat melaksanakan undang-undang agar kepercayaan masyrakat tinggi pada badan publik.
“Posisi di badan publik bukan mencari popularitas, eksitensi. Namun bagaimana UU bisa di-implementasikan pleh pemangku kepentingan publik,” tegas dia. 
Ia berpesan, sikap profesional harus terus dijaga dan dikedapankan dalam segi apapun, dalam diri orang dalam keadaan apapun harus mengedepankan sikap profesional. (Ndi) 

Tinggalkan Balasan